Biopolitics Bahaya Menghitung Biaya Kesehatan Manusia
Health & Biopolitics

Biopolitics: Bahaya Menghitung Biaya Kesehatan Manusia

adultsforadults.org – Pernah kepikiran nggak kalau hidup manusia sering dihitung dalam angka? Misalnya: berapa biaya operasi, berapa nilai nyawa dalam asuransi, bahkan berapa “kerugian ekonomi” kalau banyak orang sakit. Di satu sisi, angka itu penting untuk perencanaan. Tapi di sisi lain, apa jadinya kalau kesehatan manusia semata-mata dipandang sebagai biaya ekonomi?

Di sinilah konsep Biopolitics muncul. Istilah ini pertama kali digagas filsuf Michel Foucault, yang menjelaskan bagaimana negara dan institusi mengatur hidup manusia lewat kebijakan, data, dan kalkulasi. Kalau dipikir-pikir, biopolitics bikin kita sadar bahwa kesehatan bukan cuma urusan medis, tapi juga politik, kekuasaan, bahkan kapitalisme.


Apa Itu Biopolitics?

Secara sederhana, biopolitics adalah politik atas kehidupan. Artinya, tubuh manusia dan kesehatan nggak lagi dianggap hal privat, tapi sesuatu yang diatur oleh negara dan institusi.

Contohnya:

  • Program vaksinasi massal.

  • Kebijakan keluarga berencana.

  • Asuransi kesehatan nasional.

  • Protokol pandemi COVID-19.

Semua ini menunjukkan bagaimana tubuh dan kesehatan manusia diatur, diukur, bahkan dikontrol demi kepentingan tertentu: entah efisiensi ekonomi, stabilitas politik, atau keamanan publik.

Saat Hidup Diukur dengan “Biaya”

Masalah muncul ketika kesehatan dilihat cuma sebagai angka dalam laporan keuangan. Misalnya:

  • Negara menghitung berapa “beban” pasien kronis bagi sistem kesehatan.

  • Perusahaan asuransi menilai risiko orang sakit dengan angka premi.

  • Institusi ekonomi menghitung produktivitas pekerja dari jam kerja yang hilang akibat sakit.

Kalau dipikir-pikir, pola ini bikin manusia seolah hanya cost unit. Risiko besar: nyawa manusia bisa dianggap “terlalu mahal” untuk diselamatkan kalau hitungannya nggak sebanding dengan biaya.

Pandemi COVID-19: Contoh Nyata Biopolitics

Ingat masa pandemi? Negara-negara bikin keputusan sulit: lockdown total (ekonomi rugi) atau longgarkan aturan (risiko banyak orang meninggal).

Di titik itu, biopolitics terlihat jelas. Pemerintah harus “menghitung” nilai nyawa vs nilai ekonomi. Diskusi soal ICU, ventilator, hingga prioritas vaksin jadi bukti nyata bagaimana tubuh manusia jadi objek kebijakan politik.

Buat sebagian orang, keputusan itu terasa dingin dan tidak manusiawi. Tapi dari sisi biopolitics, itulah realitas: kehidupan dikalkulasi, diatur, bahkan diprioritaskan lewat angka.

Kenapa Cara Pandang Ini Berbahaya?

  1. Reduksi Nilai Manusia
    Kalau kesehatan cuma dilihat sebagai biaya, maka nilai manusia jadi setara dengan angka di laporan. Padahal, hidup punya dimensi sosial, emosional, dan moral yang nggak bisa dihitung dengan rupiah.

  2. Diskriminasi Terselubung
    Orang miskin, lanjut usia, atau penyandang disabilitas bisa dianggap “tidak produktif” dan jadi beban. Akibatnya, mereka bisa terpinggirkan dari prioritas kebijakan.

  3. Komodifikasi Tubuh
    Tubuh manusia bisa dipandang sebagai “aset” yang bisa dieksploitasi. Contoh ekstrem: tenaga kerja murah, industri farmasi yang mementingkan laba ketimbang akses obat.

  4. Hilangnya Dimensi Kemanusiaan
    Kesehatan bukan lagi hak, tapi “produk” yang hanya bisa diakses sesuai daya beli. Logika pasar bisa mengalahkan etika kemanusiaan.

Biopolitics & Teknologi: Data sebagai Senjata Baru

Di era digital, biopolitics makin kuat karena kita hidup dalam “datafication”. Rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, bahkan smartwatch mengumpulkan data tubuh kita.

Di satu sisi, ini membantu: dokter bisa menganalisis lebih cepat. Tapi di sisi lain, data bisa dipakai untuk:

  • Profiling siapa yang “berisiko tinggi”.

  • Menentukan premi asuransi.

  • Membatasi akses tertentu bagi kelompok tertentu.

Kalau nggak hati-hati, teknologi bisa memperkuat logika bahwa tubuh hanyalah “angka” yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan ekonomi atau politik.

Melawan Pandangan Reduksionis

Lalu, gimana caranya biar kesehatan manusia nggak sekadar dihitung sebagai biaya? Ada beberapa cara berpikir alternatif:

  1. Human-centered Policy
    Kebijakan kesehatan harus berangkat dari martabat manusia, bukan angka ekonomi semata. Prinsipnya: nyawa nggak bisa dinilai uang.

  2. Solidaritas Sosial
    Pandemi ngajarin bahwa kesehatan satu orang memengaruhi kesehatan orang lain. Jadi, investasi di kesehatan bukan beban, tapi bentuk solidaritas bersama.

  3. Etika dalam Ekonomi Kesehatan
    Boleh menghitung biaya untuk efisiensi, tapi keputusan akhir harus mempertimbangkan aspek etis dan sosial.

  4. Kesehatan sebagai Hak Dasar
    WHO menegaskan kesehatan adalah hak fundamental. Artinya, negara punya tanggung jawab, bukan sekadar menghitung untung-rugi.

Baca juga tentang :

Contoh Inspiratif: Kesehatan sebagai Investasi

Beberapa negara mulai mengubah narasi. Alih-alih melihat kesehatan sebagai biaya, mereka menganggapnya investasi jangka panjang.

  • Skandinavia banyak mengalokasikan dana besar untuk kesehatan publik. Hasilnya? Produktivitas masyarakat tinggi, tingkat kebahagiaan pun stabil.

  • Indonesia dengan BPJS Kesehatan, meski banyak kritik, mencoba memastikan semua orang punya akses minimal terhadap layanan kesehatan.

Contoh ini menunjukkan bahwa menghitung biaya perlu, tapi perspektifnya harus: kesehatan adalah modal, bukan beban.

Biopolitics bikin kita sadar bahwa kesehatan manusia sering jadi objek kalkulasi politik dan ekonomi. Tapi kalau cara pandang ini berlebihan, bahaya besar mengintai: manusia direduksi jadi angka, hak kesehatan tergantikan oleh logika untung-rugi.

Kalau dipikir-pikir, nyawa manusia itu nggak bisa ditakar dengan uang. Jadi, pertanyaannya: mau sampai kapan kita rela tubuh dan kesehatan dilihat hanya sebagai “biaya”, bukan martabat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *